Surat Terbuka Untuk Jaksa Agung [Warning !!!!]

Penanganan kasus-kasus yang terkait pelanggaran HAM di Indonesia masih berjalan lambat, bahkan terkesan dilupakan.Seperti dalam kasus Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan II. Hal inilah membuat Komisi Hak Asasi Manusia Asia (AHRC) melayangkan surat terbuka kepada Jaksa Agung, Hendarman Supanji.Berikut isi suratnya.

Yang terhormat Bapak Hendarman Supanji,

Komisi HAM Asia (AHCR) menuliskan surat ini untuk mendorong Anda melanjutkan investigasi kasus Trisakti maupun Semanggi I dan II, sesuai  rekomendasi Komnas HAM.

Kami juga mengingatkan pada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional bahwa kasus ini belum berakhir dan tak layak dilupakan.

Meski proses reformasi telah berjalan lebih dari 11 tahun, belum ada kemajuan atas penindakan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, khususnya kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dimana para mahasiswa yang dijuluki ‘pahlawan reformasi’ dibunuh dan terluka oleh angkatan bersenjata.

Sejauh ini, stagnasi proses hukum kasus ini menunjukan inkonsistensi Kejaksaan Agung dalam menginterpretasikan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pada Pasal 43 ayat 2 diatur bahwa perlu rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2000.

Dalam beberapa kasus seperti kasus  Timor Timur pada 1999 dan Tanjung Priok 2003, Kejaksaan Agung menginterpretasikan UU Pengadilan HAM dengan cara menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM untuk melakukan investigas,i tanpa melalui rekomendasi DPR.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Komstitusi No. 18/PUU-V/2007 pada 21 Februari 2008 diatur bahwa DPR tak bisa merekomendasikan rekomendasi pembentukkan pengadilan HAM ad hoc hanya berdasarkan ‘dugaan’, namun dibuat berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional HAM atau Kejaksaan Agung.

Mengingat Kasus Trisaksti dan Semanggi I dan II

Pada 12 Mei 1998 empat mahasiwwea ditembak mati aparat bersenjata di Univeristas Trisakti Jakarta selama aksi demonstrasi menuntut reformasi.

Sementara, pada 8-14 November 1998, angkatan bersenjata melakukan kekerasan pada mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi menolak sidang istimewa di DPR dan menuntut presiden menghentikan krisis ekonomi.

Angkatan bersenjata lalu melancarkan tembakan ke arah demonstran, 14 mahasiswa tewas dan 109 lainya terluka.

Sedangkan, Tragedi Semanggi II terjadi pada September 1999, saat itu mahasiswa menolak diberlakukannya UU Penanggulangan Keadaan Bahaya.

Perkembangan terakhir

Pada 2002, Komnas HAM mengumumkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan mereka, kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II termasuk pelanggaran HAM berat. Kejaksaan Agung diminta untuk melakukan investigasi. Laporan Komnas HAM dikirim ke Kejaksaan Aung, tapi jaksa agung saat itu menolak rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Meski demikian, ada sedikit kemajuan ketika DPR pada 28 September 2009 menyarakan presiden membentuk pengadilan ad hoc untuk kasus  orang hilang.

Untuk itulah, kepada Jaksa Agung, kami meminta:

1. Jaksa Agung harus segera memulai investigasi formal kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II.

2. Kejaksaan Agung harus memenuhi kewajiban hukumnya sesuai UU No 26 Tahun 2000 dan putusan MK dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

3. Jaksa Agung harus melakukan yang terbaik untuk menjunjung nilai-nilai konstitusional, memenuhi standar HAM  internasional, dan mendukung proses reformasi di Indonesia

4. Dengan surat ini, AHRC meminta Jaksa Agung menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, dan mempertimbangkan rekomendasi DPR.

Hormat kami,
Basil Fernandi
Direktur Eksekutif Konasm HAM Asia, Hongkong